Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi. Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk “Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua” dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapau SDGs di Papua.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030 dimana kesepakatan antara pemimpin di dunia termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves, Wakil Menteri KLHK, Dirjen Bina Kemendagri, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.
Menurut Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, “Dalam implementasi SDGs perlu komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi, hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022”.
“Dalam implementasinya, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: keterlibatan multi-stakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan” ujar Dr. Ir. Arifin Rudianto MSc, Deputi Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Bappenas, dalam paparannya.
Pada sesi kesimpulan, Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee, M.Si sebagai salah satu tokoh muda Papua menyampaikan; “Modal besar Papua adalah kekayaan SDA-nya, untuk mengelola sumber daya besar tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengasawasan SDGs. Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat”.
Menjelang penghujung acara, Direktur Eksekutif DIPI Prof. Jatna Supriatna menyampaikan; “Perlunya inovasi yang siap dan dapat diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak”. Kemudian Prof Jatna, juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerjasama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua.