Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Jurisdiction Collective Action Forum, Dialogue #7:

Jakarta, Maret 2022 – Dalam sambutannya untuk membuka Forum Aksi Kolektif Yurisdiksi (JCAF) yang ke-7, Wakil Bupati Siak, M. Husni Merza menyampaikan komitmen untuk mendorong pembangunan Siak Hijau serta menggarisbawahi pentingnya dukungan teknis para pihak, akses pendanaan serta mengundang kerja sama para pihak untuk mendukung tercapainya pertumbuhan Siak Hijau.

Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 menyebabkan kerugian sebesar 16,1 triliun rupiah bagi Kabupaten Siak. Namun dengan inovasi dan komitmen pemerintah kabupaten dalam perlindungan hutan dan areal gambut, peningkatan ekonomi masyarakat, perlindungan daerah aliran sungai serta hilirisasi lingkungan yang bertopang pada komoditas lintas sektor mampu melesatkan Kabupaten Siak hingga dicanangkan sebagai Kabupaten Hijau oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, pada saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2016 lalu.

“Siak memiliki hutan konservasi, kekayaan suaka marga satwa, sumber daya alam seperti mineral dan gas bumi, serta komoditas padi dan palawija. Untuk menjaga potensi ini, kami berkomitmen melalui Visi Siak Hijau. Namun dalam pelaksanaannya, tentu dibutuhkan dukungan terutama dalam melalui teknis dan pendanaan dalam bentuk diskusi mendalam dengan berbagai pihak demi mencapai penguatan social capital di Kabupaten Siak maupun kabupaten lain yang akan mengadopsi rencana pembangunan hijau seperti di Siak.” Ujar Wakil Bupati Kabupaten Siak M. Husni Merza.

Selaras dengan semangat dan capaian kabupaten Siak, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, BAPPENAS Dr. Arifin Rudiyanto menyampaikan, “Kabupaten Siak berhasil menurunkan titik api ke tingkat terendah sekaligus meningkatkan produksi sekaligus pendapatan petani menjadi dua prestasi penting yang menunjukkan bagaimana pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim tidak hanya berpengaruh positif terhadap lingkungan sekaligus juga perekonomian masyarakat. Seterusnya intervensi dan upaya pencegahan perubahan iklim untuk menekan bahaya atas perubahan iklim dan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Ekonomi hijau sebagai game changer dalam Strategi Transformasi Ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari Middle Income Trap sebelum tahun 2045.”

Selanjutnya, Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan M. Yunus turut menegaskan bahwa dalam implementasinya, seluruh rencana kegiatan setiap OPD akan secara luas disusun berdasarkan target pencapaian RPJMD Kabupaten Siak yang disusun berdasarkan prinsip Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya penerjemahan komitmen Siak Hijau ini.

Namun dalam proses penerapannya, beragam tantangan dihadapi untuk mengharmonisasi regulasi dari pusat hingga ke tingkat tapak, mendorong sebuah perencanaan dan penganggaran jangka panjang untuk mengisi kesenjangan serta mendorong masuknya investasi hijau untuk mendukung rencana pengembangan Kabupaten Siak. Untuk itu, dalam pendekatan Yurisdiksi yang digawangi oleh pemerintah kabupaten, ada empat aspek yang perlu diperkuat juga didorong. Dr. Joko Tri Haryanto menegaskan, “Membenahi sinergisitas pendanaan dan memanfaatkan TAKE, selain forum CSR, dalam skema pembayaran jasa lingkungan, penguatan kerjasama dengan BPDLH serta mendorong lahirnya Investment Relation Unit di level daerah untuk bertugas secara professional mengelola kelembagaan investasi di daerah ke depannya. Investment Relation unit ini akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang terkait, misalkan BKPMD dan DPMPTSP untuk menyukseskan misi investasi daerah. Serta perluasan penetrasi pasar seperti yang sedang dilakukan dalam forum JCAF ini”

Di sisi lain, peran para pihak lain seperti pihak swasta dan pasar menjadi penting untuk mendukung program Siak Hijau baik untuk perlindungan lingkungan dan juga pelibatan masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Executive Vice President of Sustainability Astra Agro Lestari (AAL) Bandung Sahari turut mendukung program Siak Hijau melalui Kegiatan Patroli Bersama yang melibatkan masyarakat, TNI, Polri, Satpol PP, dan perangkat desa, dan program perlindungan hutan gambut guna mencegah dan menanggulangi kebakaran. AAL juga melibatkan warga setempat lewat program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pelatihan entrepreneurship, pemberian beasiswa, pengadaan dan pelatihan posyandu, dan program desa peduli gambut.

Dari dialog ini dapat disimpulkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon nasional terwujud melalui penerapan Siak Hijau. Visi Siak Hijau telah berjalan dan diarustamakan ke dalam regulasi dan peraturan daerah. Kabupaten Siak sebagai berupaya menjadi Pilot Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon di Indonesia (SDG/LCDI) di tingkat kabupaten.

Perjalanan panjang ini perlu gotong-royong dan dukungan mitra pembangunan lintas sektor, terutama dukungan teknis dan pendanaan dari pusat untuk mengoptimalkan kontribusi Siak mencapai target nasional. Untuk mempercepat dan menjadikan upaya ini lebih efektif, maka perlu penyiapan aspek regulasi, sinergi sumber pendanaan, penyiapan aspek kelembagaan, dan penetrasi pasar perluasan sumber daya. Seperti yang disampaikan Asisten 1 Kabupaten Siak, Budhi Yuwono, bahwa “Visi Siak Hijau telah berjalan dan diarustamakan ke dalam regulasi dan peraturan daerah. Kabupaten Siak sebagai berupaya menjadi Pilot Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon di Indonesia (SDG/LCDI) di tingkat kabupaten. Diperlukan diskusi tindaklanjut dengan kementerian teknis dan mitra pembangunan untuk merumuskan sinergi sumber pendanaan, penguatan aspek regulasi, penyiapan aspek kelembagaan, dan penetrasi pasar”

Forum multi pihak, JCAF #7 Kabupaten Siak, diselenggarakan untuk mendorong aksi gotong royong di tingkat yurisdiksi yang kali ini bertujuan untuk memetakan potensi instrumen pendanaan dan skema pembangunan yang bisa mendorong ketahanan iklim dan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Siak. JCAF memfasilitasi dialog untuk memahami apa yang menjadi kemajuan, tantangan, dan kesempatan untuk berkolaborasi, dalam konteks kerangka peraturan, peluang investasi, pasar, dan insentif. JCAF hadir untuk memperkuat ekosistem di tingkat Yurisdiksi dan mendorong semangat gotong royong untuk mencapai Tujuan Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah yurisdiksi.

 

Jurisdiction Collective Action Forum, Dialogue #6:

Jakarta, 8 Februari 2022 – Saat ini pendekatan yurisdiksi (jurisdical action/JA) dilaksanakan untuk mendorong pembangunan yang mencakup perlindungan hutan, produksi komoditas yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melampaui beragam sektor komoditas dan pihak. Lewat Forum Jurisdiction Collective Action (JCAF), para pelaku bisnis, pemerintah nasional maupun regional serta civil societies saling berbagi pengetahuan dan pengalaman strategis dalam implementasi penerapan pendekatan yurisdiksi yang beragam di Indonesia dan Malaysia.

Dihadiri oleh lebih dari 950 peserta, JCAF menyediakan ruang untuk para pihak berkontribusi ide yang konstruktif dalam mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas untuk mendukung pemerintah dalam mencapai penurunan deforestasi.

JCAF secara konsisten menghadirkan pemangku kepentingan strategis, baik dari pemerintah, nasional maupun sub-nasional serta perusahaan dan masyarakat dari sektor komoditas untuk membahas beragam prioritas lintas sektoral dan secara multi-pihak yang telah berjalan di beberapa yurisdiksi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Secara khusus, JCAF kali ini membahas pentingnya peran pembiayaan guna mendorong masuknya investasi hijau pada sebuah yurisdiksi untuk mendorong tercapainya target rendah karbon (Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam JCAF #6 kali ini dihadiri oleh 234 peserta yang membahas tentang pola kolaborasi dalam pembentukan kelembagaan institusi pada tingkat tapak, dukungan asistensi untuk petani serta komitmen pemerintah daerah untuk dorong masuknya investasi hijau. Dari para pembicara kita mengetahui telah banyak sinyalemen pasar dan produsen untuk mengedepankan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap investasi yang berkelanjutan.

Inisiatif Dagang Hijau (IDH), sebagai penyelenggara JCAF #6 melalui Direktur Program, Nassat D. Idris, membuka diskusi dengan memberikan konteks kebutuhan pembiayaan campuran yang dikelola secara terintegrasi untuk mewujudkan visi bentang alam berkelanjutan. IDH bersama mitra lainnya sedang membangun model yurisdiksi berkelanjutan di 6 Provinsi fokus termasuk Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat yang diidentifikasi memiliki berbagai nilai sebagai penghasil komoditas perkebunan dengan rantai pasok global dan sekaligus memiliki nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya serta keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam rantai pasok. IDH bersama Pemerintah dan mitra pembangunan lainnya membangun visi bentang alam berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana pertumbuhan hijau berbasiskan komponen produksi, proteksi, dan inklusi. Dalam rencana pertumbuhan hijau tersebut telah diidentifikasi peluang investasi hijau. Namun, sebagian besar kondisi portofolio investasi yang ada masih dalam tahap inkubasi yang memerlukan kombinasi investasi untuk kondisi pemungkin (enabling) dan investasi aset untuk menjadi portofolio yang dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan dan lingkungan hidup.

Selama pemulihan pandemi Covid-19, juga diperlukan dukungan finansial serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Perlu dipastikan pengadaan infrastruktur jadi kebutuhan dasar rencana pembangunan jangka panjang tahun ini, menurut CEO PT SMI Edwin Syahruzad.

“Kami sedang mempersiapkan diri untuk mendukung Indonesia sebagai penyelenggara G20 melalui serangkaian tema dan isu prioritas yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui transisi energi dengan mendorong keterlibatan swasta di B20, di sektor Energy, Sustainability, & Climate Business Entities, Associations, & Think-Tank dalam mengakselerasi pencapaian SDGs. Meskipun saat ini skema PT SMI masih terfokus pada pendanaan untuk sektor infrastruktur, namun dengan masuknya dana Green Climate Fund, kami kini mempelajari pengembangan program di sektor land-use dan potensi untuk menghubungkan pengelolaan proyek di tingkat yurisdiksi dan kemungkinan mengembangkan blended finance ke sektor pertanian kedepannya.” Edwin juga menambahkan komitmen dan juga kepemimpinan Pemerintah Daerah adalah faktor kunci terselenggaranya Kolaborasi PPP di tingkat sub nasional.

Ada beberapa skema pembiayaan dan investasi untuk kegiatan ‘hijau’ yang tersedia di tingkat nasional yang dapat di akses di daerah.

Indra Darmawan, Penasihat Senior Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM mengatakan, pemerintah memiliki berbagai perangkat fiskal dan dana melalui organisasi anggaran sektoral atau kementerian terkait. Fasilitas pembiayaan ini sudah tersedia di tingkat nasional dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah juga. Contohnya, Pemerintah mendanai 27% dari total $365 miliar untuk mencapai target NDC antara 2020-2030 diikuti potensi sektor swasta berkontribusi hingga 33%.

Anggaran Pemerintah provinsi termasuk beberapa hibah khusus seperti DAK Fisik/non-Fisik, dan Dana Desa serta metode transfer fiskal ekologis, juga tersedia dalam dana APBN.

“Diperlukan stimulasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah dan melibatkan sejumlah besar investor melalui kemitraan antara banyak pihak, pemerintah dan non-pemerintah. Ini momentum yang baik. Pemerintah daerah dengan sektor lokal dapat membentuk mekanisme kerja sama pemerintah-swasta untuk dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah dimana kita sangat terbuka untuk adanya pengembangan dan perbaikan ke depan.” Tegas Indra Darmawan.

Direktur Eksekutif Bumitama Agri Christina Lim berpendapat pelaku bisnis harus dapat menghubungkan upaya konservasi dengan valuasi ekonomi agar masyarakat sekitar dapat mandiri dan berkelanjutan. Beberapa program berbasis masyarakat yang didorong oleh Bumitama salah satunya lewat program sertifikasi petani kecil dan pre-financing to plasma. “Saat ini bisnis tidak lagi membicarakan tentang bisnis melainkan mendorong konservasi berbasis komunitas dengan melakukan engagement yang dapat diterapkan dan direplika oleh wilayah lain yang juga membuka kesempatan bagi stakeholder dan juga investasi masuk agar dapat di-scale up.” jelas Christina.

Webinar JCAF Dialogue #6 kali ini bertujuan untuk mewadahi dialog yang konstruktif dan berbasiskan solusi untuk mempererat kolaborasi mendorong pertumbuhan Indonesia yang rendah karbon lewat berbagai prioritas. Aksi kolektif yurisdiksi virtual dialog putaran keenam ini diselenggarakan bersama Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang akan membagikan pembelajaran model pendekatan lanskap berdasarkan rantai komoditas berkelanjutan yang membawa kemajuan pada tata kelola, transformasi bisnis, dan kegiatan tingkat lapangan juga sebagai tantangan dalam mengembangkan dampak proyek dalam skala besar. Pengetahuan saat ini di antara para peserta tentang praktik berkelanjutan dengan hutan dunia menjadi beberapa isu yang memotivasi mengenai Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS), modal intensifikasi yang proporsional dan peluang untuk meningkatkan potensi kelayakan untuk sumber produksi yang diverifikasi dan keuangan di rantai pasokan yurisdiksi regional.

IDH dengan mitra global saat ini mengembangkan model Rencana Pertumbuhan Hijau yang menghubungkan pasar global (Eropa, Belanda) dengan entitas nasional, provinsi, atau lokal dan swasta pada area produksi. Di Asia Tenggara, sektor publik memegang tanggung jawab utama untuk pemberian layanan dan sektor swasta menyediakan layanan, dengan demikian berbagi risiko dan imbalan, untuk mencari dukungan dari proses hingga kinerja melalui cara yang saling melengkapi. Hasil gabungan akan membuktikan transformasi perjalanan sederhana, mekanisme efektif bagi konsumen untuk mengklaim sumber daya berkelanjutan yang diverifikasi dan dampak nyata dan nyata untuk investasi. Bagi para pemimpin Yurisdiksi, Kerja sama pemerintah-swasta (PPP) dapat menjadi peluang penting untuk mengembangkan potensi wilayah mereka sebagai elemen tambahan dari proposisi nilai global, serta memberi penghargaan kepada yurisdiksi yang berkinerja progresif.

Sementara itu di tingkat Kabupaten, Pemerintah siap untuk menjalankan skema blended finance dan bermitra dengan pihak swasta untuk mengolah dana luar selain pendanaan lokal seperti dana APBN, APBD provinsi dan kabupaten, ADD untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kab Kubu Raya yang saat ini sebesar 29,1T

Strategi kepung bakul dilakukan untuk mendorong kolaborasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan petani kecil guna membangun ekonomi hulu hingga hilir dan memetakan isu lewat skema zonasi untuk hindari intervensi ganda dan tepat sasaran.

Secara Geografis, Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 118 desa dan 5 desa persiapan dengan Sungai Raya sebagai Ibu Kota Kabupaten. Lokasi ini menjadikan Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi di bidang pertanian dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta kawasan hutan mangrove yang terluas di Kalimantan Barat.

Pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan bidang kehutanan berada di tingkat provinsi, sedangkan kabupaten tetap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dinamika permasalahan kawasan hutan memberikan tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan di Kubu Raya.

“Perubahan pola pemanfaatan pasca logging bertujuan untuk mencari solusi pemanfaatan hutan dengan skema Perhutanan Sosial. Tercatat kurang lebih 32 izin Hutan Desa yang ada di Kubu Raya, namun keberadaan perizinan ini belum optimal dalam meningkatkan IDM desa-desa di sekitarnya. Secara kemitraan, pemerintah Kubu Raya terus memfasilitasi penerbitan perizinan Hutan Desa dan peningkatan kapabilitas Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) guna memberikan akses kepada masyrakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan sekaligus melaksanakan SDGs kita mengejar ekonomi, investasi boleh masuk tapi lingkungan harus tetap kita jaga.” Jelas Kepala BAPPEDA Kubu Raya, Amini Maros.

Upaya kepong bakol atau gotong royong melalui penjaringan mitra pembangunan dan pemegang kewenangan guna memperkuat pendampingan terhadap masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keterbatasan APBD membuat pemerintah berinovasi mencari alternatif pendanaan dan membuka peluang investasi hijau berdasarkan potensi yang ada di Kubu Raya.

 

Jurisdiction Collective Action Forum, Dialogue #5

Jakarta, 20 Desember 2021 – Petani kecil atau swadaya merupakan aktor penting yang memiliki peran besar dalam rantai pasok komoditas pertanian. Salah satu contohnya adalah petani kakao diestimasikan mengelola lahan seluas 1.497.467 Ha[1].

Sebagai bagian dari rantai pasok, para petani kakao memiliki visi pragmatis dan inspiratif dalam meningkatkan produktivitas komoditasnya bersama seluruh aktor di rantai pasok lainnya untuk mengurangi tantangan terhadap perluasan lahan. Dalam praktiknya, proses tersebut membutuhkan pendekatan terpadu di tingkat yurisdiksi dengan cara menyelaraskan tujuan keberlanjutan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi pada sebuah wilayah administratif, yang dikenal sebagai Pendekatan Yurisdiksi (Jurisdiction Approach/JA). JA menjadi komponen strategis yang memotivasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan sumber-sumber produksi, khususnya bagi petani Kakao.

Dialog Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) ke-5 menjadi wadah dialog strategis   para pemimpin bisnis untuk mengupayakan penerapan bisnis yang berkelanjutan, mendorong perlindungan keanekaragaman hayati dalam sebuah wilayah ekosistem, lanskap hingga yurisdiksi yang berkontribusi pada pencapaian global, serta merancang Business case, Investment Case dan Policy Brief untuk melihat tantangan serta peluang untuk bisa memobilisasi investasi hijau masuk di sebuah Yurisdiksi yang memiliki komitmen.   Diprakarsai oleh Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Inisiatif Dagang Hijau (IDH), IPMI Case Centre, Filantropi Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Landscape Indonesia, Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) dan Tropical Forest Alliance (TFA) yang tergabung dalam  kolaborasi mengarusutamakan pendekatan yurisdiksi melalui Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF).

Sebagai salah satu inisiator JCAF, lead secretariat JCAF, Rizal Algamar melihat dialog JCAF yang sudah dilangsungkan selama lima kali melihat ini sebagai bentuk kolaborasi strategis untuk mendorong realisasi investasi masuk ke yurisdiksi yang didorong bersama-sama lintas sektoral oleh para pihak untuk mendukung capaian pemerintah baik di Indonesia maupun di Malaysia.

“Sebuah apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam pembangunan rendah karbon dan sustainable forest management (SFM) yang tercermin dalam penurunan laju deforestasi yang signifikan. Capaian ini didukung juga oleh kontribusi para pihak seperti: swasta baik dari sektor cocoa, kelapa sawit, forestry; masyarakat sipil lewat upaya restorasi, inklusivitas petani swadaya dan praktek pertanian berkelanjutan serta penghargaan hak masyarakat adat. Dialog lintas pemerhati dan praktisi Jurisdiksi menjadi penting untuk mendorong akselerasi investasi hijau dan keterlibatan antar pihak untuk mendorong capaian pemerintah, sekaligus solusi kongkrit atas komitmen pemerintah dalam pencapaian NDC dan menjaga suhu bumi dibawah 1,5 derajat

Sebagai salah satu kolaborator dalam kegiatan ini, Cocoa Sustainability Partnership (CSP) sebagai forum kemitraan multipihak, bekerja bersama dengan anggotanya mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan mutu kakao secara nasional. “Hal penting yang ingin ditekan dalam pencapaian sebuah kondisi kakao yang berkelanjutan di Indonesia, CSP menggunakan sebuah peta jalan untuk mengukur pencapaian penerapan inisiatif-inisiatif kolektif dari para pihak. Setiap tahunnya, pencapaian tersebut menjadi patokan utama dalam perancangan inisiatif kolektif di masa mendatang,” kata Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP. Ia juga menambahkan bahwa peta jalan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia juga telah dikoordinasikan dan disinergikan dengan kebijakan program-program pemerintah di beberapa kementerian terkait.

Selaras dengan hal tersebut, pemerintah menunjukan dukungan arah kebijakan secara nasional lewat pengembangan daya saing koperasi dan petani berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan memiliki fasilitas untuk meningkatkan kapasitas daya saing teknis bagi Koperasi dan Petani Kecil (UKM), serta beberapa pelatihan untuk meningkatkan standar, prosedur dan kriteria produk untuk pasar ekspor potensi dan peluang bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan. Sustainability (keberlanjutan) merupakan prioritas yang harus diperhatikan UMKM karena sustainability dan environmentally friendly product menjadi fokus utama pemerintah untuk memenuhi komitmen dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Di beberapa kabupaten yang terdepan, koperasi menjadi wadah serta peluang petani kecil untuk meningkatkan kapasitas praktek pertanian maupun hasil produk yang berkualitas, sekaligus berpartisipasi dalam rantai pasok. Upaya ini menunjukkan kemampuan petani cocoa melalui kelembagaan koperasi dapat memenuhi permintaan global yang konsisten akan komoditas cocoa. Dalam mendorong kuantitas dan kualitas produk UKM, tahun ini kami telah memulai program rumah produksi bersama di Aceh dengan produk nilam, Kalimantan Timur dengan produk biofarmaka, Sulawesi Utara untuk produk olahan kelapa, NTT dengan produk olahan daging sapi, serta Jawa Tengah dengan produk rotan.

Mendukung yang telah disampaikan sebelumnya, Prof Dodik Nurochmat, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, ” Perguruan Tinggi telah menemukan komoditas agroforestri yang sesuai untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Komoditas agroforestry ini memberikan nilai ekonomi tinggi, pendapatan cepat dan sekaligus sebagai media untuk menjaga hutan. Kakao merupakan salah satu tumbuhan yang sesuai karena memerlukan naungan. Kami memiliki beberapa model yang sukses dikelola secara berkalnjutan oleh kelompok tani di Sumatera dan Sulawesi. Seandainya ini dipandang cukup baik, mungkin bisa kita kembangkan lebih luas di tempat lainnya.

Salah satu bukti inisiatif pemberian nilai tambah produksi kakao petani adalah dengan pasar biji kakao fermentasi. Bersama Yayasan Kalimajari, Koperasi Kakao Serta Semaya Samaniya di Jembrana memfasilitasi petani kakao rakyat dengan mengedepankan produksi biji kakao premium. “Pendekatan gotong royong dalam pola kemitraan dengan membangun kolaborasi yang kuat antara petani, koperasi, pasar kakao premium, lembaga perbankan, lembaga penelitian, dan pemerintah. Dengan kolaborasi dan kemitraan seperti ini dipercaya mampu meningkatkan kapasitas petani dan koperasi sebagai ujung tombak implementasi program di tingkatan masyarakat,” ungkap I Ketut Wiadnyana, Ketua Koperasi Kakao Serta Semaya Samaniya.

Selain di Kabupaten Jembrana, Bali, Koperasi Wanita Masagena yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berinovasi dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Pola ini membantu petani untuk mengubah praktek sebelumnya yang memerlukan biaya yang tinggi dan produksi yang kurang optimal. “Jika dilihat lebih dalam, praktik pertanian berkelanjutan sebenarnya akan memberikan nilai tambah bagi petani. Posisi tawar petani akan semakin menguat, dan pasar-pasar internasional yang mengedepankan isu keberlanjutan juga akan terbuka lebar,” kata Ayu Antariksa Rombe, Ketua Koperasi Wanita Masagena. Pendekatan yang ditempuh koperasi Masagena adalah membangun relasi personal dan komitmen bekerjasama dengan  petani.

Pihak industri pengolahan kakao disisi lain, juga berkomitmen terhadap pengembangan kakao yang berkelanjutan. Jeffrey Haribowo dari Mars yang berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi diskusi menggarisbawahi “Kakao adalah komoditas yang memerlukan perawatan intensif. Untuk itulah kenapa 90% kakao di seluruh dunia dikembangkan oleh pekebun rakyat, termasuk di Indonesia. Kami ada karena petani, dan selama keberadaan kami di Indonesia kami melihat dan mendengar langsung tantangan yang kompleks  dihadapi oleh para petani kakao. Dari situlah lahir strategi Cocoa for Generations yang memiliki dua pilar utama, yakni Responsible Cocoa Today dan Sustainable Cocoa Tomorrow,” demikian disampaikan Jeffrey Haribowo, Direktur Bidang Korporat dari Mars. Ditambahkan pula bahwa melalui strategi ini, Mars berkomitmen untuk mendorong perubahan jangka panjang pada rantai pasokan kakao, membuka peluang baru bagi petani, keluarga mereka dan masyarakat sekitar, sembari memastikan perlindungan sumber daya hutan dan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan besar dalam mengolah komoditas lokal. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah mempromosikan komoditas tersebut ke pasar Internasional,  mendorong sertifikasi komoditas produksi  petani kecil dan mandiri, serta meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas daya saing teknis  petani kecil dan swadaya dalam konteks koperasi sehingga mereka  dapat mengakses pasar Internasional.

“Korporasi Petani Kecil menjadi payung bagi petani kecil binaan sesuai dengan standar Good Agriculture Practice dan peraturan terkait perdagangan yang bertanggung jawab dan produksi yang berkelanjutan.” ujar Direktur Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan – Kementerian Perdagangan Asep Asmara.

Pertumbuhan pasar internasional dan perdagangan komoditas berkelanjutan saat ini membuka banyak peluang untuk perusahaan petani kecil dengan menerapkan sistem jual-beli produk bersertifikat mutu internasional. Standar praktik pertanian yang baik (Good Agriculture Practice) menuju produksi dan konsumsi yang berkelanjutan diterapkan untuk menciptakan ekosistem rantai pasok yang baik sehingga perkembangan manusia menuju kesejahteraan dapat dipertanggungjawabkan.